Rangkuman IPS Kelas 7 Bab 4: Mengenal Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan tata cara atau mekanisme yang digunakan dalam mengatur suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan republik. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.

Struktur Pemerintahan di Indonesia

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif di Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan dalam membuat undang-undang. Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh menteri-menteri dalam membentuk kebijakan negara. Sedangkan lembaga yudikatif merupakan lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, diwakili oleh Mahkamah Agung.

Bagian-Bagian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan lembaga yang mewakili rakyat secara umum, sedangkan DPD mewakili daerah-daerah di Indonesia. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan anggota DPD berasal dari perwakilan daerah.

Peran Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan membentuk kebijakan negara. Presiden juga memilih menteri-menteri yang akan membantu dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Peran Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif di Indonesia diwakili oleh Mahkamah Agung yang berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tujuan utama dari lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara langsung dan bebas. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, seperti DPR. Pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas.

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Selain sistem pemerintahan pusat, di Indonesia juga terdapat sistem pemerintahan daerah. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki pemerintahan daerah yang bertugas mengatur dan mengelola urusan di daerah tersebut. Pemerintahan daerah dipimpin oleh Gubernur untuk tingkatan provinsi, Bupati untuk tingkatan kabupaten, dan Walikota untuk tingkatan kota.

Fungsi Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Menjaga stabilitas dan keamanan negara.

2. Menyelenggarakan pembangunan nasional.

3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Menyelenggarakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Menjamin hak asasi manusia.

Kesimpulan

Dalam rangkuman IPS kelas 7 bab 4 ini, kita telah mempelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan republik yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Melalui pemilihan umum, rakyat berperan dalam memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Sistem pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas negara, menyelenggarakan pembangunan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menyelenggarakan keadilan, serta menjamin hak asasi manusia.